Diabetes
Mellitus (DM) merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup menonjol di
Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Selain menyebabkan kematian, Penyakit Tidak
Menular (PTM) ini juga dapat menimbulkan komplikasi, terutama pada masalah
kesehatan dan ginjal. Pengendalian dan pengobatan DM yang tepat akan mengurangi
dampak atau risiko kematian dan komplikasi yang tidak diinginkan.
Hal
tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat dr. Nina Susana Dewi pada
penandatanganan PKS Pemprov Jabar dengan PT. Novo Nordisk Indonesia dan Pemkab.
Cianjur, Bandung Barat, Garut dan Tasikmalaya tentang pencegahan dan
pengelolaan Diabetes Melitus Tipe 2 di Ruang Papandayan, Gedung Sate, Kamis
(7/7/2022).
Pencegahan
dan pengelolaan Diabetes Melitus tipe 2 ini akan dilakukan secara komprehensif
melalui program Affordability Project.
“Selama
ini dalam hal pencegahan dan pengendalian DM, Jawa Barat difokuskan pada
peningkatan promosi, edukasi dan pencegahan terutama melalui deteksi dini.
Kegiatan deteksi dini PTM dilaksanakan di Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
(UKBM) atau Posbindu selain itu kegiatan ini juga diselenggarakan oleh
Puskesmas di bawah program PANDU PTM (PTM PANDU),” tambah Kadinkes.
Selanjutnya
ia mengatakan, karena adanya pandemi Covid-19, kegiatan tersebut belum dapat
dilaksanakan secara optimal seperti berkurangnya mobilitas penduduk yang biasa
berkunjung ke Puskesmas serta terhambatnya hasil upaya deteksi dini yang optimal.
Oleh
karena itu menurutnya perlu upaya kolaboratif dan kerja keras petugas di
lapangan untuk mengumpulkan data dan mengidentifikasi kembali pasien yang
pernah dirawat di Puskesmas. Bersamaan dengan itu, upaya deteksi dini melalui
pemeriksaan kesehatan perlu dioptimalkan, baik di Posbindu PTM maupun Layanan
PANDU di tingkat Puskesmas.
Berdasarkan
hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi DM di Jawa Barat
mencapai 1,74% (diperkirakan 570.611 penderita diabetes). Pada tahun 2021, Dinas
Kesehatan Jawa Barat menemukan sejumlah 46.837 orang dengan Diabetes dan 17.379
atau 37,1% di antaranya tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang layak sesuai
standar pemerintah.
“Angka
ini masih jauh dari target dan harapan kami saat ini, data terbatas dari unit
perawatan primer kecil (Puskesmas), sedangkan data dari rumah sakit hanya
sebagian dilaporkan ke Dinas Kesehatan,” tambah Kadinkes.
Kadinkes
turut mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur,
Garut, Tasikmalaya, dan Bandung Barat serta menantikan peran aktif,
partisipasi, dan kolaborasi untuk memantau dan memfasilitasi keberhasilan
“Proyek Keterjangkauan”.
“Akhir
kata, saya mengucapkan terima kasih kepada PT Novo Nordisk Indonesia, selaku
Mitra Kedutaan Besar Denmark, bersama Kementerian Kesehatan yang telah memilih
Provinsi Jawa Barat dan membantu upaya kami untuk meningkatkan manajemen DM di
empat kabupaten terpilih. Semoga pelaksanaannya lancar dan efektif. Semoga
dengan kerjasama dan bantuan dari PT Novo Nordisk Indonesia ini semakin baik
penanganan di 46 Puskesmas di pelosok Jawa Barat, serta mendongkrak target SPM
(kinerja) Provinsi Jawa Barat seperti yang kita harapkan,” tutupnya.