Inisasi Jawa Barat membentuk PUSPA muncul karena kesadaran
bahwa sistem kesehatan primer yang kuat merupakan fondasi dari kemampuan
merespon kebutuhan masyarakat. Selain itu, alasan lainnya adalah penguatan Puskesmas di Jawa Barat
diperlukan karena tingginya beban Puskesmas saat Covid-19
dan untuk isu kesehatan lain seperti kekurangan SDM, peningkatan kapasitas,
ketersediaan logistik dan sistem pelaporan yang kuat.
Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat dr. Nina Susana Dewi
mengatakan hal tersebut dalam Serah
Terima Dokumen Kajian Foresight-Primary Health Care dan Diskusi Publik
“Kolaborasi Bermakna Layanan Kesehatan Primer Berdaya” yang diselenggarakan
oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) secara virtual melalui Zoom
Meetings, Kamis (8/9/2022).
“Program Puspa memperkuat Puskesmas sebagai ujung tombak
dalam menghadapi pandemi Covid-19, di mana sekarang ditambah dengan ikut
mendorong program Penyakit tidak menular (Hipertensi, DM, Kanker) dan Gizi (Stunting),”
katanya.
Dalam upaya transformasi pelayanan Kesehatan primer melalui
kolaborasi dengan Puspa, Kadinkes mengatakan bahwa Puskesmas mampu menggerakan
masyarakat dan lintas sektor, sesuai sifat puskesmas yang memungkinkan
melakukan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Tenaga kesehatan Puskesmas harus melakukan Upaya 3T, Vaksinasi, dan
masih harus melakukan layanan kesehatan rutin dari bayi hingga lansia.
“Pemprov
Jawa barat berkomitmen mendukung penguatan program puskesmas melalui PUSPA
(Puskesmas Terpadu dan Juara) berkolaborasi dengan CISDI. Program ini berjalan
6 bulan dari Maret hingga September 2021 dan dilanjutkan di tahun 2022,”
tambahnya.
Jawa Barat dengan Juara Lahir Batin melalui inovasi dan kolaborasi di bidang kesehatan mempunyai program “Kesehatan Juara” untuk meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu , merata dan terjangkau, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu
- Bantuan 40 % dana
PBI
- Bantuan JKM Jaminan Kesehatan Masyarakat yang disimpan di RSUD milik provinsi.
2. Puskesmas Juara : Puskesmas sesuai standar dan terakreditasi diharapkan paripurna da utama, dan adanya layanan PONED.
3. Pembangunan dan revitalisasi rumah sakit : Seluruh RSUD Provinsi akreditasi Paripurna dan minimal menjadi kelas B dan bantuan kepada kota kabupaten melaluli Bankeu dan Hibah APBD Provinsi Jawa Barat.
4. Layad rawat serta ditambah dengan inovasi PUSPA
Mewakili Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kadinkes mengatakan
dirinya bersama Gubernur mempunyai prinsip pembangunan yang didukung secara
pentahelix melalui ABCGM ( akademisi, bisnis, community, government dan
media.)
“Semua permasalahan melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat.
Demikian juga pada layanan kesehatan primer
dimana penguatan layanan primer dalam hal ini puskesmas diberikan
penguatan dan dukungan dalam hal ini melalui program Layad Rawat dan PUSPA ,
yang dirasakan oleh kami di Jawa Barat merupakan inovasi yang menguatkan pelaksanaan
program esensial dan melahirkan praktik baik dalam mendukung peningkatan akses
dan mutu layanan di puskesmas,” tutupnya.
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
dr. R. Nina Susana Dewi,
Sp.PK(K)., M.Kes., MMRS.
