KABUPATEN INDRAMAYU--- Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Jawa Barat melaksanakan kunjungan langsung ke lapangan dan diskusi mengenai Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Indramayu, Rabu (10/10).
Tim Bidang Kesmas pergi door to door untuk mengidentifikasi dan fasilitasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten/Kota melalui penguatan peran lintas program bidang kesehatan dan lintas sektor untuk mewujudkan target percepatan penurunan stunting.
Penimbangan balita, pengukuran tinggi badan dan pemantauan konsumsi asupan gizi turut dilakukan dalam kunjungan lapangan ini.
Terdapat 8 aksi integrasi dalam kegiatan ini yang meliputi Analisis Situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk Stunting, Peraturan Bupati/ Walikota tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pembinaan Pemdes Kelurahan, Sistem Manajemen Data, Pengukuran & Publikasi Stunting serta Review Kinerja Tahunan.
Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi prioritas pecepatan penurunan stunting di Indonesia yang memiliki jumlah balita stunting terbanyak dan masih tingginya prevalensi stunting sebesar 20,2 % pada tahun 2022 (SSGI).
Berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa target prevalensi stunting sebesar 19,2% tahun 2023. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan optimalisasi pencapaian cakupan program mencapai angka 90% agar bisa berdampak optimal pada penurunan masalah gizi.
Upaya dan strategi intervensi dalam pencegahan stunting di Provinsi Jawa Barat dituangkan dalam Pergub No. 107 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 441.05/Kep.829- Bapp/2021 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah Provinsi Jawa Barat. Sejalan dengan Pemerintah Pusat, intervensi prioritas pencegahan dan penanganan stunting di Jawa Barat meliputi intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
Intervensi gizi spesifik menyasar penyebab langsung stunting
yang meliputi kurangnya asupan makanan dan gizi serta penyakit infeksi. Umumnya
intervensi ini dilakukan oleh sektor kesehatan dan berkontribusi 30% dalam
menurunkan prevalensi stunting.
Intervensi gizi sensitif mencakup:
1. Ketahanan pangan (peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan)
2. Peningkatan akses pangan bergizi
3. Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak dan
4. Peningkatan penyediaan air bersih, air
minum, dan sarana sanitasi
Sasaran intervensi gizi sensitif adalah keluarga dan
masyarakat umum. Intervensi gizi sensitif umumnya dilaksanakan di luar sektor
kesehatan melalui berbagai program dan kegiatan yang berkontribusi 70% dalam menurunkan
prevalensi stunting.
Stunting merupakan permasalahan multidimensional yang dalam
upaya penurunannya diperlukan kontinyuitas dan sustainabilitas dari setiap
intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Pada tahun 2023, seluruh
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat menjadi daerah prioritas penanganan
stunting.
Oleh karena itu, dalam penurunan stunting memerlukan
penanganan utama dengan melibatkan peran dan koordinasi dari berbagai pihak.
Konsep integrasi dalam pencegahan stunting di Jawa Barat diwujudkan dengan
konvergensi aksi penurunan stunting khususnya dalam aksi 7 melalui pendekatan
penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan
bersama-sama untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas.
Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan
menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan
pengendalian kegiatan antar tingkat Pemerintahan dan masyarakat. Oleh karena
itu, diperlukan monitoring dan evaluasi terpadu yang melibatkan lintas program
terkait untuk melakukan Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Barat sebagai
bentuk pembinaan Provinsi ke Daerah bersama lintas program dan lintas sektor
secara terintegrasi.
