Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat dr. Nina Susana Dewi mewakili Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam pertemuan T20 Summit: Side Event Meeting dengan tema “Healthcare Innovative Financing for a Sustainable and Equitable Access to new cancer treatments” secara virtual melalui Zoom Meetings, Senin, (5/9/2022).
Dalam pemaparannya, Kadinkes mengatakan terdapat 4 inovasi berdasarkan upaya Kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
" Upaya promotif pemberdayaan masyarakat (organisasi kemasyarakatan) dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat kemudian dilanjutkan dengan melakukan deteksi dini yang dilakukan bersama jejaring organisasi masyarakat (Yayasan Leukeumia, Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Kanker Anak Indonesia, NU, Aisyiyah, dll.,” katanya.
Sementara upaya preventif menurutnya dilakukan melalui Puskesmas Terpadu dan Juara (Puspa) dengan deteksi dini kankes leher Rahim melalui IVA test dan dan deteksi kanker payudara melalui pemeriksaan SADANIS telah dilakukan oleh semua puskesmas.
Lalu, upaya kuratif dan rehabilitatif Kadinkes paparkan melalui poin berikut:
Kuratif :
• Adanya fasilitas Kesehatan menjadi rujukan kanker terpadu di beberapa rumah sakit jawa barat antara lain RSUD Al Ihsan, RSHS, RS Santosa, RSUD Waled. Kementerian Kesehatan dalam hal ini telah membantu penyiapan layanan unggulan kanker antara lain RSUD Bandung Kiwari dan RSUD Gunung Jati.
• Adanya pembentukan rumah singgah yang menjadi tempat penampungan pasien2 yang akan menjalani perawatan kanker (khususnya pasien luar kota) seperti Seruni, Rengganis, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI)
• Pembentukan sentra keperawatan di puskesmas di kabupaten/kota minimal 1 sentra merupakan sentra pelayanan keperawatan, pendidikan, dan penelitian misalnya perawatan luka pasien dengan kanker payudara
• Pembangunan rumah sakit khusus paru karawang dengan memanfaatkan dana Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau
Rehabilitatif : Paliatif (Tim RSHS)
Adanya tim perawatan paliatif di RSHS
Terkait pembiayaan kesehatan, Kadinkes mengatakan terdapat kebijakan 10 persen anggaran Fungsi Kesehatan
“Jawa Barat sudah mengganggarkan 10 persen anggaran fungsi kesehatan, yang tersebar di beberapa perangkat daerah yang melaksanakan fungsi kesehatan,” ujarnya.
Pembiayaan yang tidak tercover oleh BPJS menurutnya dilakukan dengan menggandeng kemitraan (CSR dan Filantropi) dan pembiayaan pengembangan kesehatan dilakukan melalui mekanisme Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
dr. R. Nina Susana Dewi, Sp.PK(K)., M.Kes., MMRS.
