Kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam hal serapan belanja dapat mencapai di atas 90% yaitu tepatnya 93,34%.
“Oleh karena itu saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada bapak dan ibu komunitas pengelola keuangan yang hadir pada acara ini. Bukan hanya sekedar angka, kinerja keuangan tersebut harus didukung oleh bukti pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel,” ujar Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana dalam Evaluasi dan Apresiasi Kinerja Keuangan Tahun 2022 serta Persiapan Penatausahaan Tahun 2023 Dinkes Jabar di Kabupaten Bandung Barat, Selasa (17/1/2023).
“Harapan saya dengan diselenggarakannya acara ini, dapat menjadi wahana silaturahim dan penyampaian hal-hal penting khususnya terkait pengelolaan keuangan, sehingga pengelolaan keuangan dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 dilakukan secara tertib. Kinerja keuangan yang sudah baik di tahun 2022 diharapkan menjadi motivasi kuat untuk semakin terus ditingkatkan dibanding tahun-tahun sebelumnya,” tambahnya.
Pengawasan belanja dapat dimulai sejak tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, hingga pelaporan. Sebagus apapun perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan belanja, namun jika pertanggungjawaban dan pelaporan tidak akuntabel, semuanya akan jadi tidak bermanfaat, apalagi jika dihadapkan dengan pemeriksaan.
Beberapa catatan yang harus kita benahi terkait akuntabilitas, antara lain :
1. Pengawasan terhadap penatausahaan belanja dan pendapatan harus ditingkatkan;
2. Koordinasi internal, antara tim perencanaan dengan tim keuangan, kemudian penyusun barang dengan penyusun laporan keuangan dan bendahara pengeluaran, agar ditingkatkan;
3. Kualitas penatausahaan aset tetap harus ditingkatkan,
4. Penatausahaan persediaan, baik pencatatan maupun penilaiannya, harus diperbaiki; dan
5. Kualitas penatausahaan piutang, agar menjadi perhatian.
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
dr. R. Nina Susana Dewi, Sp.PK(K)., M.Kes., MMRS
