Digitalisasi di berbagai aspek, termasuk data SDM kesehatan, memicu dan memacu semua pihak bekerja lebih efektif, akurasi dan validitas tinggi serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
Dinas Kesehatan Provinsi selain memiliki fungsi regulator dan fungsi pelaksana teknis kebijakan pusat, dan memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan di daerah.
Sebagai contoh jumlah sumber daya manusia kesehatan (SDMK) di Jawa Barat saat ini 272.164 orang yang bekerja di hampir 14.920 fasilitas kesehatan.
“Sekarang, untuk ketenagaan, kita punya sistem informasi sumber daya kesehatan atau SISDMK, dalam perencanaan, kita punya renbut. Yang merupakan alat yang sangat vital dan strategis, yang memuat data yang potensial yang bisa dipakai berbagai pihak,” kata Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana Dewi dalam Pertemuan Pemutakhiran Data SISDMK dan Perencanaan Kebutuhan (Renbut) di Lingkungan Dinkes Provinsi di Jalan Jawa, Kota Bandung, Selasa (4/10/2022).
Selain itu, menurutnya, SISDMK juga memuat informasi ketenagaan kesehatan di semua fasilitas kesehatan, mulai dari dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, institusi pendidikan-pelatihan kesehatan dan faskes lainnya.
“Kita tau data SISDMK dan renbut kita mengkontribusi data di daerah tempat domisili faskes. Sebelum kita memfasilitasi perbaikan kualitas data/dokumen di daerah, kita akan dorong perbaikan kualitas data dinas kesehatan provinsi dan UPTD terlebih dahulu,” tambahnya,
Pada pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis maupun nonteknis terutama bagi operator atau penanggungjawab data di tingkat fasyankes baik dalam persiapan, proses entri, penarikan data serta pemanfaatan informasi yang dimaksud serta masih ditemukannya data-data yang tidak valid yang memerlukan konfirmasi-koreksi.
“Oleh karena itu, mari kita semua mulai membuka diri, melihat hal-hal kecil dan terjun secara langsung, termasuk soal data. Jika ditemukan atau ada masukan dari pihak manapun ada hal yang negatif/kurang, segera identifikasi-konfirmasi dan koreksi,” lanjutnya.
Dinkes Jabar akan memetakan titik-titik kritis yang harus diperbaki, menentukan prioritas perbaikan, menyusun strategi penyelesaian, dan membagi tugas, mana yang jadi ranahnya pimpinan, penyebar luas informasi dan terakhir dioperator atau penyusun.
“Pertemuan ini akan sangat singkat, tapi saya berharap ini bisa memicu semua pihak untuk memulai budaya baru, secara berkesinambungan memantau, mempertahankan, serta meningkatkan kualitas data, semua data tentunya, baik yang sifatnya digital maupun data sifatnya fisik. Pertemuan pemutakhiran data SISDMK dan renbut sumber daya manusia kesehatan di dinas kesehatan provinsi Jawa Barat resmi dimulai,” tutupnya.
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
dr. R. Nina Susana Dewi, Sp.PK(K)., M.Kes., MMRS
