KABUPATEN GARUT-- Dinas Kesehatan Jawa Barat (Dinkes
Jabar) mendukung RS UOBK RSUD Pameungpeuk Garut untuk menjadi Rumah Sakit Pelayanan
Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK).
Hal tersebut dikatakan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jawa
Barat Nina Susana dalam Pertemuan Tindak Lanjut Hasil AMPSR Kabupaten Garut di
Ruang Rapat RSUD Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Rabu (5/4/2023).
“Berdasarkan
rekomendasi yang dihasilkan dari ampsr yang dilakukan dengan tim ampsr pusat (Kemenkes),
tim AMPSR RSHS dan Dinkes Provinsi, di Kabupaten Garut tanggal 26 – 29 Oktober 2022, Dinas Kesehatan
Provinsi harus memastikan bahwa semua RTL yang sudah dibuat oleh masing-masing
instansi baik itu Dinkes Kabupaten Garut, seluruh, RSUD dan 10 Puskesmas di Kab. Garut dapat diketahui progres
pelaksanaannya,” katanya.
Selain itu,
menurutnya, rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh provinsi adalah
dukungan Dinkes Provinsi Jawa Barat untuk melakukan penguatan RSUD Pameungpeuk milik
RS pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bisa menjadi rumah sakit PONEK dan memprioritaskan
Kabupaten Garut dalam kegiatan pendampingan RS PONEK oleh Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat.
Pada
pertemuan tersebut, dilakukan
pemetaan pada RSUD Pameungpeuk untuk melihat kondisi eksisting RS terhadap standar dan kriteria RS PONEK.
“Dari hasil
pemetaan ini diharapkan kita akan mendapatkan gambaran RSUD Pameungpeuk khususnya untuk
kemampuan pelayanan
kegawatdaruratan maternal dan neonatal (PONEK),” ujarnya.
Selanjutnya, kata dia, jika ditemukan kendala dalam pemenuhannya dan hal – hal prioritas yang harus segera ditindaklanjuti Dinkes Jabar akan menyusun solusi dan strategi pemecahan masalahnya bersama sesuai ruang lingkup rencana tindak lanjut tersebut pada level Dinkes Provinsi, RSUD Pameungpeuk atau dapat kita tujukan untuk Kemenkes.
Strategi
pencapaian penurunan AKI dan AKB dilakukan melalui 4 strategi yaitu peningkatan
akses dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan pemberdayaan masyarakat,
dan penguatan tata kelola kesehatan di masing-masing level (masyarakat, FKTP,
dan FKRTL).
“Hal ini
tentunya tidak hanya menjadi tugas sektor kesehatan saja tapi juga dukungan dan
peran dari sektor terkait sangat dibutuhkan dalam mendukung percepatan
penurunan AKI dan AKB,” lanjutnya.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
R. Nina Susana Dewi
