Tanggal : 22 Apr 2014

REKOMENDASI GUBERNUR SE JAWA – BALI PADA MUSRENBANG REGIONAL JAWA – BALI 2013

Penulis : admin
Dibaca : 5037 Kali

Print Friendly and PDF

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional  (MUSRENBANGREG) se Jawa – Bali Tahun 2013 merupakan wujud sinergitas perencanaan pembangunan dalam semangat kerja sama antar daerah , sebagai media komunikasi , koordinasi sinkronisasi Gubernur  se Jawa – Bali serta penyampaian aspirasi bersama kepada pemerintah dalam rangkaian Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

                Berdasarkan data sementara BPS 2013 bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional saat ini terjadi perlambatan, hal ini akan berdampak pada peningkatan jumlah 28,07 juta jiwa atau 6,25%  dari total angkatan kerja yang merupakan beban dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan daerah. Sedangkan kondisi tingkat pengangguran terbuka se Jawa – Bali pada masing masing provinsi adalah sebagai berikut, di Provinsi Banten sebesar 9,90%,  Provinsi DKI Jakarta sebesar 6,02%,  Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar  3,34%,  Provinsi Jawa Timur sebesar  4,33%  dan Provinsi Bali sebesar 1,79%.

                Sinergitas pembangunan wilayah secara regional diharapkan secara efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan mempercepat pengurangan pengangguran serta akan beraplikasi terhadap berkurang penduduk miskin, berdasarkan   hal tersebut maka  di sepakati tema Musrenbangreg se Jawa – Bali tahun 2013 adalah “Kerjasama Regional Jawa-Bali untuk Perluasan dan Pendapatan Lapangan Kerja dalam Rangka Percepatan Pengurangan Pengangguran “

                Memperhatikan kondisi faktual sesuai dengan tema di atas. Maka yang menjadi isu strategis adalah sebagai berikut :

1.       Mapping data pengangguran yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan;

2.       Peningkatan pertumbuhan ekonomi regional se Jawa-Bali dalam rangka perluasan dan menciptakan lapangan kerja ;

3.       Jaminan kamtibmas dalam rangka mendukung kondusivitas Pemilu tahun 2014 dalam iklim usaha;

4.       Grand Design penyiapan tenaga kerja berstandar global yang  berdaya saing tinggi sesual kebutuan kompetensi dunia usaha dan pasar kerja ;

5.       Perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja serta harmonisasi hubungan industrial (Tripartit):

                Pada hari  ini, rabu tanggal empat bulan desember tahun dua ribu tiga belas bertempat d hotel ratu bidakara –kota serang provinsi banten ,kami yang betanda tangan dibawah ini gubernur se jawa – bali pada tahun 2015v, sebagai berikut

1. Mapping data pengangguran yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan;

a.Pemetaan detil sebaran data pengangguran tingkat kabupaten /kota hingga ke daerah terkecil melalui pendataan angkatan kerja dengen metoda sensus secara periodik ;

b.Sinergitas pemeetaan potensi wilayah dengan pementaan social ekonomi dan angkatan kerja bagi pengembangan perluasan dan penciptaan lapangan kerja berdasarkan jenis usaha dan proyeksi kebutuhan kompetensi tenaga kerja

 

2.  Peningkatan pertumbuhan ekonomi regional se Jawa – Bali dalam rangka perluasan dan penciptaan lapangan kerja ;

a.Menarik investensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan infrastruktur wilayah dan kawasan strategis guna memperlancar  tranportasi logistik nasional, regional dan lokal termasuk percepatan pembanguan jaringan jalan lintas selatan Pulau Jawa dan Utara Pulau Bali serta pengembangan tranportasi Kereta Api Pelabuhan Internasional dan Pelabuhan  Regional ;

b.Regulasi yang mendukung kemudahan  investasi dan pembentukan badan usaha bersama se Jawa – Bali dalam menghadapi Persaingan Komunitas Ekonomi  ASEAN tahun 2015 ;

c.Pengembangan produk unggulan daerah berkualitas ekspor dan produk subsitusi impor melaui pemberdayaan UMKM-K dan kewirausahaan untuk memperkuat pasar domestik dan mendorong peningkatan surplus neraca perdagangan bersinergi dalam prinsip prinsip ekonomi ;

d.Perlindungan produksi lokal melalui kebijakan mekanisme dan penguatan kapasitas SDM pengawas barang beredar ;

3. Jaminan kamtibmas dalam rangka mendukung kondusivitas Pemilu tahun 2014 dalam iklim usaha;

a.Jaminan kamtibmas di daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif:

b.Insentif bagi perusahaan yang melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai bentuk kepedulian sosial untuk mendukung iklim usaha yang kondusif ;
 

4. Grand Design penyiapan tenaga kerja berstandar global yang  berdaya saing tinggi sesual kebutuan kompetensi dunia usaha dan pasar kerja ;

a.Grand design pengembangan ketenagakerjaan secara nasional dan regional dengan penajaman target dan sasaran pencapaian pada setiap tahapan pembangunan dengan memperhatikan kondisi terkini ;

b.Optimalisasi pemanfaatan bonus demografi sebagai peluang emas ketersediaan tenaga kerja yang fleksibel dan produktif ;

c.Peningkatan  kompetesi standarisasi global, berdaya saing tinggi dan wawasan sumber daya manusia sesuai permintaan dunia usaha melalui pengembangan Balai Latihan Kerja beserta dukungan tenaga instruktur dan pemutakhiran teknologi ;

d.Optimalisasi dukungan pendidikan berbasis kompetensi yang bersifat vokasional, melalui penyusunan kurikulum yang berorientasi pencipta lapangan kerja yang prospektif dan kewirausahaan ;

e.Pengembangan dan penguatan jejaring informasi pasar kerja dan Job Fair dengan kalangan pendidikan dan pihak –pihak yang berkontrbusi terhadap penempatan tenaga kerja sektor formal ;
 

5. Perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja serta harmonisasi hubungan industrial (Tripartit):

a.Penyediaan sarana perumahan tenaga kerja yang diarahkan pada kawasan industri terpadu yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana transportasi angkutan umum missal ;

b.Peningkatan perlindungan bantuan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia serta penyediaan rumah singgah di negara tujuan ;

c.Survey kebutuhan hidup layak sebagai upaya sinkronisasi penetapan Upah Minimal Provinsi untuk menjaga stabilitas daerah ;

d.Koordinat antar lembaga, berkaitan dengan Pengawasan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan mengoptimalkan transfer teknologi terhadap tenaga kerja setempat ;
 

 

Demikian rekomendasi Gubernur se Jawa Bali ini di buat, sebagai masukan kepada  pemerintah untuk segera di implemasikan dalam kebijakan nasiaonal serta sinergitas perencanaan pembangunan antar daerah, guna perluasan dan penciptaan lapangan kerja dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran .          


File :


Post Terkait

Poling

Menurut anda Tampilan Web site Diskes Provinsi Jawa Barat

Sangat Baik
Baik
Sedang