Daftar Informasi Publik
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
| No. | Ringkasan isi Informasi | Pejabat yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau Infromasi | Bentuk Informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Link | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cetak | Digital | |||||||
| A. Sekretariat | ||||||||
| 1 | Daftar Memorandum of Understanding (MoU) 2021-2023 | SUBBAG TATA USAHA | SUBBAG TATA USAHA | Selama masih berlaku | ||||
| 2 | Surat Perjanjian Kemitraan Tahun 2021 - 2023 | TIM PENGELOLA BARANG DAN JASA (PBJ) | TIM PENGELOLA BARANG DAN JASA (PBJ) | Selama masih berlaku | ||||
| 3 | Surat Perjanjian Swakelola Tahun 2021 - 2023 | TIM PENGELOLA BARANG DAN JASA (PBJ) | TIM PENGELOLA BARANG DAN JASA (PBJ) | Selama masih berlaku | ||||
| 4 | Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola Tahun 2021-2023 | SUBBAG TATA USAHA | SUBBAG TATA USAHA | Selama masih berlaku | ||||
| 5 | Daftar Dokumen Kontrak Tahun 2021 - 2022 | TIM PENGELOLA BARANG DAN JASA (PBJ) | TIM PENGELOLA BARANG DAN JASA (PBJ) | Selama masih berlaku | ||||
| 6 | Dokumen surat menyurat 2021-2023 | TIM PENGELOLA BARANG DAN JASA (PBJ) | TIM PENGELOLA BARANG DAN JASA (PBJ) | Selama masih berlaku | ||||
| 7 | Laporan penaatan izin yang diberikan 2021- 2023 | BIDANG YANKES DAN BIDANG SDK | BIDANG YANKES DAN BIDANG SDK | Selama masih berlaku | ||||
| 8 | Dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2021-2023; | KETUA TIM KERJA KEPEGAWAIAN, DAN KEHUMASAN | KETUA TIM KERJA KEPEGAWAIAN, DAN KEHUMASAN | Selama masih berlaku | ||||
| 9 | Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya 2021-2023; | SUBBAG TATA USAHA | SUBBAG TATA USAHA | Selama masih berlaku | ||||
| 10 | Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum 2021-2023; | KETUA TIM KERJA KEPEGAWAIAN, DAN KEHUMASAN | KETUA TIM KERJA KEPEGAWAIAN, DAN KEHUMASAN | Selama masih berlaku | ||||
| 11 | Rencana Strategis (RENSTRA) : Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk periode 5 (Lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 bidang kesehatan, yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat | KETUA TIM KERJA PERENCANAAN DAN PELAPORAN | KETUA TIM KERJA PERENCANAAN DAN PELAPORAN | Selama masih berlaku | ||||
| 12 | Rencana Kerja (RENJA): Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berdasarkan pada permasalahan dan isu strategis, data capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 serta berorientasi pada capaian target indikator kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun. | KETUA TIM KERJA PERENCANAAN DAN PELAPORAN | KETUA TIM KERJA PERENCANAAN DAN PELAPORAN | Selama masih berlaku | ||||
| 13 | Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ): Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD. Terdapat hal yang perlu diketahui terkait LKPJ | KETUA TIM KERJA PERENCANAAN DAN PELAPORAN | KETUA TIM KERJA PERENCANAAN DAN PELAPORAN | Selama masih berlaku | ||||
| 14 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. | KETUA TIM KERJA PERENCANAAN DAN PELAPORAN | KETUA TIM KERJA PERENCANAAN DAN PELAPORAN | Selama masih berlaku | ||||
| 15 | Layanan pengaduan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran : Untuk penyalahgunaan wewenang di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dapat diadukan melalui https://diskes.jabarprov.go.id/wbs/carapengaduan dan untuk pengaduan melalui lapor.go.id https://diskes.jabarprov.go.id/ppid/sop_spanlapor dan http://www.siberli.jabarprov.go.id/ | KETUA TIM KERJA KEPEGAWAIAN, DAN KEHUMASAN | KETUA TIM KERJA KEPEGAWAIAN, DAN KEHUMASAN | Selama masih berlaku | ||||
| 16 | Daftar Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan | KETUA TIM KERJA KEPEGAWAIAN, DAN KEHUMASAN | KETUA TIM KERJA KEPEGAWAIAN, DAN KEHUMASAN | Selama masih berlaku | ||||
| 17 | Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tetang PPID tahun 2023 | KETUA TIM KERJA KEPEGAWAIAN, DAN KEHUMASAN | KETUA TIM KERJA KEPEGAWAIAN, DAN KEHUMASAN | Selama masih berlaku | ||||
| 18 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima dan yang ditolak : Jumlah Permohonan lnformasi Publik yang diterima pada tahun 2022 berdasarkan Jumlah Permohonan lnformasi Publik yang diterima tiap bulan, Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan lnformasi Publik, Jumlah Permohonan lnformasi Publik yang dikabulkan dan yang ditolak, serta Alasan Penolakan Permohonan lnformasi Publik. Pada tahun 2022 terdapat 55 permohonan dengan rincian 53 diterima, 1 sengketa informasi, 1 keberatan, ditolak 2 (informasi dikecualikan) Jumlah Permohonan lnformasi Publik yang diterima pada tahun 2023 s.d Juli 2023 : sebanyak 28 permohonan dengan rincian 28 diterima (update berkala) | KETUA TIM KERJA KEPEGAWAIAN, DAN KEHUMASAN | KETUA TIM KERJA KEPEGAWAIAN, DAN KEHUMASAN | Selama masih berlaku | ||||
| 19 | Daftar Peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan, memuat keputusan/peraturan dan kebijakan bidang kesehatan | SUBBAG TATA USAHA | SUBBAG TATA USAHA | Selama masih berlaku | ||||
| 20 | Pedoman Pengelolaan organisasi, administrasi, kepegawaian : SOP Perpindahan Pegawai; SOP Disiplin Pegawai; SOP Kenaikan Gaji Berkala; SOP Usulan Perpindahan Pegawai; SOP Usulan Kenaikan Pangkat; SOP Monitoring Dan Evaluasi Disiplin Pegawai; SOP Cuti Pegawai; SOP Usulan Batas Usia Pensiun; SOP Mutasi Pegawai; Sop Penerimaan Berkas Kepegawaian; SOP Kunjungan Tamu Kepegawaian; Sop Pengajuan Perceraian PNS; Sop Pembuatan Usulan Kartu Taspen dll. SOP Pertemuan Pembahasan Produk Hukum; SOP Fasilitasi Penyusunan Keputusan Gubernur dll. SOP pemindahan Arsip; SOP Pendataan Arsip Vital; SOP Penyimpanan Arsip Inaktif Dll. SOP Pemusnahan Baran/Aset; Sop Pengajuan Pemeliharaan Kendaraan dinas; Sop Pelaporan Aset; Pencairan Dana Belanja Tidak Langsung; Pengajuan SPP, SPM dan SP2D Uang Persediaan (up); Pengajuan SPP, SPM, dan DP2D Ganti Uang (GU) dll. Penyusunan dan Perumusan rencanan strategis (renstra); penyusunan LKPJ/LAKIP dan LPPD; Verifikasi Administrasi Usulan RKPD Jabar Online 2101; SOP Penyusunan Keputusan Kepala dinas a.n. Gubernur; SOP Fasilitasi Penyusunan Perda; SOP Fasilitasi Penyusunan Peraturan Gubernur; SOP Fasilitasi Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama/Kesepakatan Bersama/MOU/Addendum; dll. | KETUA TIM KERJA KEPEGAWAIAN, DAN KEHUMASAN | KETUA TIM KERJA KEPEGAWAIAN, DAN KEHUMASAN | Selama masih berlaku | ||||
| 21 | Dashboard Kesehatan : 1. Dashboard Situasi Covid-19 2. Dashboard Ketersediaan Tempat Tidur 3. Dashboard Overview Kesehatan 4. Dashboard Kasus Stunting Jawa Barat 5. Dashboard Target Capaian Bian 6. Dashboard Sebaran Rumah Sakit Jawa Barat 7. Dashboard Target dan Capaian PIN 8. Dashboard Angka Harapan Hidup | KETUA TIM KERJA PERENCANAAN DAN PELAPORAN | KETUA TIM KERJA PERENCANAAN DAN PELAPORAN | Selama masih berlaku | ||||
| 22 | Data Kesehatan 1. Profil Kesehatan 2016 2. Profil Kesehatan 2017 3. Profil Kesehatan 2018 4. Profil Kesehatan 2019 5. Profil Kesehatan 2020 6. Profil Kesehatan 2021 7. Profil Kesehatan 2022 8. Profil Kesehatan Kab – Kota se-Jawa Barat 2016-2022 | KETUA TIM KERJA PERENCANAAN DAN PELAPORAN | KETUA TIM KERJA PERENCANAAN DAN PELAPORAN | Selama masih berlaku | ||||
| B. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan | ||||||||
| 1 | Persentase Rumah Sakit Terakreditasi | KETUA TIM KERJA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | KETUA TIM KERJA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | Selama masih berlaku | ||||
| 2 | Persentase Puskesmas Terakreditasi | KETUA TIM KERJA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN TRADISIONAL | KETUA TIM KERJA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN TRADISIONAL | Selama masih berlaku | ||||
| 3 | Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan layad rawat | KETUA TIM KERJA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | KETUA TIM KERJA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | Selama masih berlaku | ||||
| 4 | Persentase Puskesmas Sesuai Standar | KETUA TIM KERJA MUTU PELAYANAN KESEHATAN | KETUA TIM KERJA MUTU PELAYANAN KESEHATAN | Selama masih berlaku | ||||
| 5 | Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 50% puskesmas menyelenggarakan Kesehatan Tradisional | KETUA TIM KERJA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN TRADISIONAL | KETUA TIM KERJA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN TRADISIONAL | Selama masih berlaku | ||||
| 6 | Persentase Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Upaya Peningkatan Kualitas Pelatihan Bidang Kesehatan yang sudah dapat difungsikan | KETUA TIM KERJA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | KETUA TIM KERJA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | Selama masih berlaku | ||||
| 7 | AVLOS (Average Length of Stay) | KETUA TIM KERJA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | KETUA TIM KERJA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | Selama masih berlaku | ||||
| 8 | Ketersediaan Oksigen di Jawa Barat | KETUA TIM KERJA MUTU PELAYANAN KESEHATAN | KETUA TIM KERJA MUTU PELAYANAN KESEHATAN | Selama masih berlaku | ||||
| 9 | Keterisian Tempat Tidur (BOR) Berdasarkan Gejala dan Ruang Perawatan di Rumah Sakit | KETUA TIM KERJA MUTU PELAYANAN KESEHATAN | KETUA TIM KERJA MUTU PELAYANAN KESEHATAN | Selama masih berlaku | ||||
| 10 | Pusat Isolasi Covid-19 di Jawa Barat | KETUA TIM KERJA MUTU PELAYANAN KESEHATAN | KETUA TIM KERJA MUTU PELAYANAN KESEHATAN | Selama masih berlaku | ||||
| C. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | ||||||||
| 1 | Pelayanan kesehatan pada masyarakat terdampak bencana dan atau berpotensi bencana provinsi. | KETUA TIM KERJA BENCANA DAN HAJI | KETUA TIM KERJA BENCANA DAN HAJI | Selama masih berlaku | ||||
| 2 | Pelayanan kesehatan pada masyarakat pada kondisi KLB Provinsi. | KETUA TIM KERJA BENCANA DAN HAJI | KETUA TIM KERJA BENCANA DAN HAJI | Selama masih berlaku | ||||
| 3 | Kab/Kota yang memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita DM usia >15thn dalam kurun waktu 1thn | KETUA TIM KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR | KETUA TIM KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR | Selama masih berlaku | ||||
| 4 | Kab/Kota yang memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Hipretensi usia >15thn dalam kurun waktu 10thn | KETUA TIM KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR | KETUA TIM KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR | Selama masih berlaku | ||||
| 5 | Persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC seuai standar dalam kurun waktu 1thn | KETUA TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR | KETUA TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR | Selama masih berlaku | ||||
| 6 | Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) | KETUA TIM KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR | KETUA TIM KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR | Selama masih berlaku | ||||
| 7 | Persentase Kab/Kota yang memberikan layanan ODGJ berat sesuai standar | KETUA TIM KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR | KETUA TIM KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR | Selama masih berlaku | ||||
| 8 | Data Vaksinasi Jawa Barat | KETUA TIM KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR | KETUA TIM KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR | Selama masih berlaku | ||||
| 9 | Angka Kejadian Covid-19 di Jawa Barat | KETUA TIM KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR | KETUA TIM KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR | Selama masih berlaku | ||||
| 10 | Situasi Indikator Pelacakan Kasus COVID-19 di Jawa Barat | KETUA TIM KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR | KETUA TIM KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR | Selama masih berlaku | ||||
| D. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat | ||||||||
| 1 | Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Ibu dan bayi baru lahir | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | Selama masih berlaku | ||||
| 2 | Presentase Kabupaten/Kota melaksanakan surveilans gizi | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | Selama masih berlaku | ||||
| 3 | Persentase Puskesmas di Kab/Kota yang menyelenggarakan Kesehatan Olah Raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya | KETUA TIM KERJA KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA, DAN OLAHRAGA | KETUA TIM KERJA KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA, DAN OLAHRAGA | Selama masih berlaku | ||||
| 4 | Persentase Puskesmas di Kab/Kota yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar | KETUA TIM KERJA KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA, DAN OLAHRAGA | KETUA TIM KERJA KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA, DAN OLAHRAGA | Selama masih berlaku | ||||
| 5 | Persentase Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Survailans Gizi | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | Selama masih berlaku | ||||
| 6 | Jumlah Puskesmas yang dlakukan Orientasi Analisis dan Pemanfaatan Surveilans Gizi | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | Selama masih berlaku | ||||
| 7 | Jumlah Kabupaten/Kota mendapatkan Diseminasi Informasi Hasil Surveilans Gizi 2 | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | Selama masih berlaku | ||||
| 8 | Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pelacakan dan Konfirmasi Masalah Gizi | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | Selama masih berlaku | ||||
| 9 | Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Bintek Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | Selama masih berlaku | ||||
| 10 | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan KIE Kespro Catin | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | Selama masih berlaku | ||||
| 11 | Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan mendapatkan Monev Terpadu Percepatan Penurunan Stunting | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | Selama masih berlaku | ||||
| 12 | Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai dalam Aksi Konvergensi Stunting | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | Selama masih berlaku | ||||
| 13 | Jumlah Unsur Masyarakat Tingkat Provinsi yang dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | KETUA TIM KERJA PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | KETUA TIM KERJA PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Selama masih berlaku | ||||
| 14 | Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapak Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat | KETUA TIM KERJA PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | KETUA TIM KERJA PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Selama masih berlaku | ||||
| 15 | Persentase Kab/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas | KETUA TIM KERJA KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA, DAN OLAHRAGA | KETUA TIM KERJA KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA, DAN OLAHRAGA | Selama masih berlaku | ||||
| 16 | Persentase Kab/Kota yang penduduknya menggunakan sanitasi yang layak (jamban sehat) | KETUA TIM KERJA KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA, DAN OLAHRAGA | KETUA TIM KERJA KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA, DAN OLAHRAGA | Selama masih berlaku | ||||
| 17 | Persentase Puskesmas di Kab/Kota yang menyelenggarakan Kesehatan Olah Raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya | KETUA TIM KERJA KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA, DAN OLAHRAGA | KETUA TIM KERJA KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA, DAN OLAHRAGA | Selama masih berlaku | ||||
| 18 | Persentase Puskesmas di Kab/Kota yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar | KETUA TIM KERJA KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA, DAN OLAHRAGA | KETUA TIM KERJA KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA, DAN OLAHRAGA | Selama masih berlaku | ||||
| 19 | Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | Selama masih berlaku | ||||
| 20 | Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia produktif | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | Selama masih berlaku | ||||
| 21 | Presentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia lanjut | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | KETUA TIM KERJA KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | Selama masih berlaku | ||||
| E. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan | ||||||||
| 1 | Persentase fasilitas Pelayanan Kesehatan Prioritas Terisi Tenaga Kesehatan | KETUA TIM KERJA SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | KETUA TIM KERJA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | Selama masih berlaku | ||||
| 2 | Presentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas | KETUA TIM KERJA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | KETUA TIM KERJA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | Selama masih berlaku | ||||
| 3 | Persentase pertimbangan teknis sarana pedagang besar farmasi (PBF) cabang, sarana cabang penyalur alat kesehatan (PAK) dan sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) | KETUA TIM KERJA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | KETUA TIM KERJA PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN | Selama masih berlaku | ||||
| 4 | Persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan menuju UHC | KETUA TIM KERJA PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN | KETUA TIM KERJA SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Selama masih berlaku | ||||
| 5 | Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ANC dan PNC | KETUA TIM KERJA SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Selama masih berlaku | ||||
| F.1. DIREKTUR RSUD PAMEUNGPEUK | ||||||||
| F.1. DIREKTUR RSUD PAMEUNGPEUK | ||||||||
| 1 | Alamat dan Kedudukan: Jalan Miramareu No.99, Sirnabakti, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44175 | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | Selama masih berlaku | ||||
| 2 | Alamat dan Kedudukan: Jalan Miramareu No.99, Sirnabakti, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44175 | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | Selama masih berlaku | ||||
| 3 | Struktur Organisasi RSUD Pameungpeuk | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | Selama masih berlaku | ||||
| 4 | Struktur Organisasi RSUD Pameungpeuk | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | Selama masih berlaku | ||||
| 5 | Tugas dan Fungsi : http://rsudpameungpeuk.id/statis-20.html | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | Selama masih berlaku | ||||
| 6 | Tugas dan Fungsi : http://rsudpameungpeuk.id/statis-20.html | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | Selama masih berlaku | ||||
| 7 | Presentase capaian SPM RS Provinsi 2022: Persen ≤1 0 100 Capaian hasil mencapai target, tetapi tetap diperlukan upaya dan komitmen yang kuat untuk mempertahankannya Meningkatkan pemantauan melalui monitoring secara langsung | KEPALA SEKSI PELAYANAN | KEPALA SEKSI PELAYANAN | Selama masih berlaku | ||||
| 8 | Presentase capaian SPM RS Provinsi 2022: Persen ≤1 0 100 Capaian hasil mencapai target, tetapi tetap diperlukan upaya dan komitmen yang kuat untuk mempertahankannya Meningkatkan pemantauan melalui monitoring secara langsung | KEPALA SEKSI PELAYANAN | KEPALA SEKSI PELAYANAN | Selama masih berlaku | ||||
| 9 | Persentasi Indeks Kepuasan Masyarakat 2022: skm.jabarprov.go.id | KEPALA SEKSI PELAYANAN | KEPALA SEKSI PELAYANAN | Selama masih berlaku | ||||
| 10 | Persentasi Indeks Kepuasan Masyarakat 2022: skm.jabarprov.go.id | KEPALA SEKSI PELAYANAN | KEPALA SEKSI PELAYANAN | Selama masih berlaku | ||||
| F.2. DIREKTUR RSUD KESEHATAN KERJA | ||||||||
| 1 | Alamat dan Kedudukan : Jl. Raya Rancaekek KM 27 No. 612, Nanjungmekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. 40394 022-7798778 rskk@jabarprov.go.id website https://rsudkk.jabarprov.go.id/ | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | Selama masih berlaku | ||||
| 2 | Struktur Organisasi : https://rsudkk.jabarprov.go.id/ | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | Selama masih berlaku | ||||
| 3 | Tugas dan Fungsi : https://rsudkk.jabarprov.go.id/ | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | Selama masih berlaku | ||||
| 4 | Presentase capaian SPM RS Provinsi 2022 : Persen ≤1 0 100 Capaian hasil mencapai target, tetapi tetap diperlukan upaya dan komitmen yang kuat untuk mempertahankannya Meningkatkan pemantauan melalui monitoring secara langsung | KEPALA SEKSI PELAYANAN | KEPALA SEKSI PELAYANAN | Selama masih berlaku | ||||
| 5 | Persentasi Indeks Kepuasan Masyarakat 2022: skm.jabarprov.go.id | KEPALA SEKSI PELAYANAN | KEPALA SEKSI PELAYANAN | Selama masih berlaku | ||||
| F.3. DIREKTUR RSUD JAMPANGKULON | ||||||||
| 1 | Alamat dan Kedudukan : Jl. Cibarusah No.1, Tanjung, Jampang Kulon, Sukabumi Regency, Jawa Barat 43178 rsudjampangkulon@jabarprov.go.id (0226) 490009 | KEPALA BAGIAN TATA USAHA | KEPALA BAGIAN TATA USAHA | Selama masih berlaku | ||||
| 2 | Struktur Organisasi : https://rsudjampangkulon.jabarprov.go.id/ | KEPALA BAGIAN TATA USAHA | KEPALA BAGIAN TATA USAHA | Selama masih berlaku | ||||
| 3 | Tugas dan Fungsi : https://rsudjampangkulon.jabarprov.go.id/ | KEPALA BAGIAN TATA USAHA | KEPALA BAGIAN TATA USAHA | Selama masih berlaku | ||||
| 4 | Presentase capaian SPM RS Provinsi 2022 : Persen ≤1 0 100 Capaian hasil mencapai target, tetapi tetap diperlukan upaya dan komitmen yang kuat untuk mempertahankannya Meningkatkan pemantauan melalui monitoring secara langsung | KEPALA BIDANG PELAYANAN | KEPALA BIDANG PELAYANAN | Selama masih berlaku | ||||
| 5 | Persentasi Indeks Kepuasan Masyarakat 2022 : skm.jabarprov.go.id | KEPALA BIDANG PELAYANAN | KEPALA BIDANG PELAYANAN | Selama masih berlaku | ||||
| F.4. KEPALA UPTD PELATIHAN KESEHATAN | ||||||||
| 1 | Alamat dan Kedudukan : bapelkesdinkesjabar@gmail.com Jl. Pasteur No. 31 Bandung | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | Selama masih berlaku | ||||
| 2 | Struktur Organisasi : https://upelkesdalmut.wixsite.com/sipjabar | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | Selama masih berlaku | ||||
| 3 | Tugas dan Fungsi : https://upelkesdalmut.wixsite.com/sipjabar | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | Selama masih berlaku | ||||
| 4 | Persentasi Indeks Kepuasan Masyarakat 2022: skm.jabarprov.go.id | KEPALA SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN AKREDITASI | KEPALA SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN AKREDITASI | Selama masih berlaku | ||||
| F.5. KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN | ||||||||
| 1 | Alamat dan Kedudukan: Jl. Sederhana No.3 - 5, Pasteur, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40161 labkes@jabarprov.go.id +62(22) 2033918 | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | Selama masih berlaku | ||||
| 2 | Struktur Organisasi : https://www.labkesprovjabar.id/ | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | Selama masih berlaku | ||||
| 3 | Tugas dan Fungsi : https://www.labkesprovjabar.id/ | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | Selama masih berlaku | ||||
| 4 | Persentasi Indeks Kepuasan Masyarakat 2022: skm.jabarprov.go.id | KEPALA SEKSI MUTU DAN PENGEMBANGAN | KEPALA SEKSI MUTU DAN PENGEMBANGAN | Selama masih berlaku | ||||