Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jawa
Barat Nina Susana mendampingi perwakilan Kemenkes RI mengunjungi Posyandu Aster
10 dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Kelurahan Kotakaler, Kabupaten
Sumedang, Kamis (5/1/2023).
Posyandu dan TPPS-nya diupayakan
dalam strategi penurunan stunting di Jawa Barat untuk tercapainya Jabar Zero
Stunting.
Berdasarkan hasil rapat terbatas
Menteri Kesehatan dan Presiden RI mengenai percepatan penurunan stunting
terkait Teknologi Pemerintahan Digital untuk Penanganan Stunting, Kabupaten
Sumedang menjadi daerah percontohan dalam pemerintahan berbasis digital
khususnya dalam penanganan stunting.
Pada praktik pemerintahan digital
dalam penanganan stunting, Kabupaten Sumedang mencetuskan aplikasi SIMPATI yang
bertujuan menyediakan data balita dan cakupan intervensi percepatan penurunan
stunting yang cepat, dinamis dan akurat.
Ada pun data yang disediakannya
adalah sebagai berikut:
1. Data Balita (Realtime)
Identitas Balita
Riwayat Pemeriksaan/Pengukuran
2. Data Balita Stunting (Periodik)
3. Cakupan intervensi percepatan
penurunan stunting
Cakupan kesehatan ibu dan anak (KIA)
Konseling gizi, kebersihan,
pengasuhan orang tua
Air minum dan sanitasi
PAUD
Perlindungan sosial
Ketahanan pangan
3. Informasi dan Artikel
terkait pencegahan stunting
Ada pun strategi lain yang dilakukan
pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dalam
percepatan penurunan stunting di wilayahnya adalah dengan membentuk gugus tugas
penurunan stunting, melaksanakan FGD yang terintegrasi dengan program di Dinas
Kesehatan, Peningkatan kapasitas intervensi gizi spesifik tenaga kesehatan,
monev integratif lintas OPD, Bimtek konvergensi stunting, dan sebagainya.
Di lima tahun terakhir, prevalensi
stunting di Kabupaten Sumedang mengalami fluktuasi persentase.
Pada 2018, prevalensinya berada di
angka 9.66, 2019 8.77, 2020 12.05, 2021 10.99 dan 2022 8.7.
Menurut Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Jawa Barat Nina Susana, percontohan Kabupaten Sumedang dalam menangani stunting
rencananya akan diimplementasikan di seluruh Kabupaten/ Kota di Jawa Barat.
“Akan dilakukan secara lebih baik intervensinya secara menyeluruh,” katanya.
Kepala
Dinas Kesehatan
Provinsi
Jawa Barat
dr.
R. Nina Susana Dewi, Sp.PK(K)., M.Kes., MMRS
