Dinas Kesehatan Jawa Barat kembali menorehkan prestasi. Terbaru di tahun ini, Dinkes Jabar meraih peringkat ke-5 sebagai OPD terbaik dalam implementasi Reformasi Birokrasi berpredikat BB (baik) dengan nilai 79,47.
Sertifikat penghargaan diterima secara langsung oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Jawa Barat Firman Adam di Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (28/2/2023).
Selain Dinkes Jabar, UPTD dan RS UOBK Dinkes Jabar turut mendapatkan penghargaan.
Penghargaan tersebut berupa pengajuan WBK untuk UPTD Laboratorium Kesehatan Jawa Barat dan WBBM untuk UOBK RSUD Al Ihsan.
Menurut Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, capaian indeks Reformasi Birokrasi (RB) Jawa Barat per tahun 2022 telah melebihi target dengan nilai 80,70 sehingga mendapatkan kategori "A".
Ia melanjutkan, rata-rata nilai RB Jawa Barat tahun 2022 naik dengan rata-rata nilai 15,32 poin. Kenaikan ini menjadikan Jawa Barat memiliki rata-rata nilai sebesar 68,17.
Dalam persentasinya, Setiawan memaparkan inisiatif strategis RB di Jawa Barat periode 2023-2026 menggunakan strategi "Tampak" (Terpadu dan Berdampak) yang meliputi:
1. Memadukan roadmap RB Jawa Barat 2023-2026 (Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat)
2. Membangun pengaturan tata kelola sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (Sakip) terintegrasi provinsi dan kabupaten/kota
3. Memadukan sistem penguuran RB terintegrasi melalui aplikasi SURABI
4. Implementasi Jawa Barat manajemen kinerja instansi pemerintahan terintegrasi melalui aplikasi Jabar Makin Pasti
5. Membangun model RB tematik terintegrasi (kemiskinan, investasi, digitalisasi, inflasi, penggunaan produk dalam negeri)
6. Membangun model framework RB tematik perangkat daerah
Menurutnya, keberhasilan RB tematik memerlukan shifting mindset kinerja yang juga berkaitan dengan kinerja Kabupaten/ Kota.
"Kinerja provinsi terkait pengentasan kemiskinan sejatinya merupakan kinerja agregatif/ akumulatif dari kinerja kabupaten/ kota sehingga diperlukan keterpaduan intervensi antara provinsi dan kabupaten/ kota dalam berbagi sumber daya sesuai kewenangan masing-masing," katanya.
Penghargaan implementasi RB turut diraih oleh OPD lain yakni DMPTSP, BKD, Diskominfo, Bappeda dan Bapenda.
Dalam elemen birokrasi, tertuang dalam 8 area perubahan reformasi birokrasi (RB) antara lain:
- Manajemen perubahan
- Kelembagaan
- Regulasi dan perundang-undangan
- Sumber daya manusia aparatur
- Ketatalaksanaan
- Akuntabilitas
- Pengawasan
- Pelayanan publik
Ada 5 faktor penting dalam penguatan implementasi reformasi birokrasi di Dinas Kesehatan, di antaranya komitmen pimpinan, implementasi unit kerja, pemilihan program yang mencapai sasaran RB, manajemen RB, dan manajemen media.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
R. Nina Susana Dewi
